Pekerja migran dapatkan akses ke layanan kesehatan universal di Thailand

Diperkirakan 1,5 juta migran yang tidak berdokumen, terdaftar di Ministry of Public Health pada 2018.

Thailand sedang berusaha untuk memperluas cakupan Universal Healthcare (UHC) atau layanan kesehatan universal ke setiap titik di Thailand terlepas dari kewarganegaraan, yang menjadi pertanda baik bagi jutaan migran di negara itu yang sekarang dapat memperoleh akses ke sistem layanan kesehatan yang terkenal secara internasional di negara itu.

Sebagian besar berasal dari Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, dengan jumlah sekitar 3,9 juta migran baik yang berdokumen maupun tidak berdokumen di Thailand, menurut data PBB. Dari jumlah ini, sekitar tiga hingga empat juta pekerja migran di negara itu tetap tidak diasuransikan karena status mereka yang tidak berdokumen, Dr. Phusit Prakongsai, Senior Advisor on Health Promotion, Ministry of Health Thailand, mengungkapkan pada Healthcare Asia Forum 2019 di Bangkok, meskipun ini bisa segera berubah karena pemerintah menggandakan upaya untuk memperluas jaringan UHC ke demografi migran.

Thailand, yang membanggakan dirinya sebagai representasi untuk UHC di kawasan itu, telah menempuh perjalanan panjang untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi 69,81 juta penduduknya. Dari skema asuransi kesehatan masyarakat yang terfragmentasi dan populasi besar yang tidak diasuransikan pada tahun 1963, Thailand menerapkan UHC pada tahun 2002, ketika produk domestik bruto (PDB) per kapita negara itu hanya $1870.

“Thailand dari dulu hingga sekarang belum menjadi negara kaya. Kami termasuk negara berpenghasilan menengah ke bawah tetapi kami berhasil mencapai UHC. Ada banyak prediksi bahwa negara ini tidak akan bertahan dengan program UHC mengingat meningkatnya biaya medis, tetapi kami yakin bahwa kami akan dapat melanjutkan ini dengan lebih banyak inisiatif pemerintah,” Dr. Prakongsai menekankan dalam presentasinya.

Negara ini memiliki tiga skema asuransi kesehatan publik yang mencakup hampir semua penduduknya, yang terdiri dari skema tunjangan kesehatan pegawai negeri sipil atau Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS), skema yang dibiayai pajak dari pegawai pemerintah dan tanggungan yang mencakup sekitar 8% warganya. Asuransi kesehatan sosial atau Social Health Insurance (SHI), di sisi lain, adalah skema yang dibiayai pajak gaji untuk 17% dari populasi yang bekerja untuk sektor swasta. Sisanya 75% atau sekitar 49 juta warga diasuransikan melalui UHC dasar.

Dr. Prakongsai mencatat bahwa antara 1 hingga 1,2 juta imigran dilindungi oleh asuransi kesehatan sosial karena status ‘terdokumentasi’ mereka. Tetapi untuk populasi imigran yang tersisa, akses ke layanan kesehatan yang terjangkau berada di luar jangkauan mereka.

Meskipun demikian, Ministry of Public Health sedang mencoba untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pekerja imigran yang tidak berdokumen masih dapat mengakses layanan di bawah rencana layanan kesehatan universal dasar negara.

“Tahun lalu kami memiliki sekitar 1,5 juta imigran dan tanggungan imigran yang tidak berdokumen yang terdaftar di Ministry of Public Health,” jelas Dr. Prakongsai. “Ministry of Public Health berusaha membuat skema asuransi kesehatan para migran menjadi wajib, tetapi saat ini sulit karena banyak yang masih bekerja secara tersembunyi di suatu tempat di Thailand.”

Sementara itu, pemerintah sedang mencari cara untuk memperluas manfaat cakupan UHC kepada pasien, terlepas dari apakah mereka warga negara atau bukan.