Bagaimana kesiapan rumah sakit India yang kekurangan dana dalam menangani pandemi?

Negara ini tidak mampu meningkatkan pengeluaran layanan kesehatan lebih dari 3,8% dari PDB, dibandingkan dengan rata-rata negara APAC sebesar 6,64%.

India telah meningkatkan investasi dalam layanan kesehatan sebagai tanggapan terhadap krisis COVID-19, tetapi para analis menyatakan kekhawatiran, bahwa ini tidak akan cukup untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh rumah sakit yang sangat padat dan kekurangan dana di negara itu.

Pada April, pemerintah menyuntikkan $1,98 miliar (Rs.15000 crores), dengan $1,03b miliar (Rs.7774 crores) disisihkan untuk tanggap darurat COVID-19 dan sisanya untuk dukungan jangka menengah (1-4 tahun), menurut siaran pers dari Ministry of Health and Family Welfare. Dukungan tersebut mencakup pengembangan diagnostik dan fasilitas perawatan khusus COVID-19, serta pengadaan peralatan medis penting dan obat-obatan yang diperlukan untuk perawatan pasien yang terinfeksi secara terpusat.

Ini juga termasuk penguatan dan pembangunan ketahanan sistem kesehatan nasional dan negara bagian untuk mendukung pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap wabah penyakit di masa depan, pendirian laboratorium dan penguatan kegiatan pengawasan, kesiapsiagaan biosekuriti, penelitian pandemi dan secara proaktif melibatkan masyarakat serta melakukan kegiatan komunikasi terkait risiko.

Dengan investasi ini, Fitch Solutions memproyeksikan pengeluaran negara dibidang kesehatan akan meningkat 14,6% untuk tahun 2020.

Ini tidak mengejutkan bagi Pharma Analyst GlobalData, Sasmitha Sahu, karena krisis telah melihat beberapa keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya diambil dengan cepat oleh pemerintah.

“Sejauh ini, India telah berhasil menjaga kurva COVID-19 cukup curam dengan strategi respons utamanya seperti lockdown dini dan tindakan isolasi. Dengan perpanjangan lockdown lebih lanjut, pendanaan konkret akan membantu memperkuat infrastruktur layanan kesehatan India untuk secara sinergis menahan penyebaran pandemi, mengelola kasus aktif, serta meningkatkan kesiapan India untuk memerangi pandemi di masa depan,” kata Sahu.

Namun, para analis menyatakan bahwa meskipun ada dana tambahan, anggaran untuk sektor kesehatan negara itu tetap terlalu rendah untuk menangani pandemi. Menurut Fitch Solutions, kurangnya pendanaan medis dan infrastruktur layanan kesehatan yang terus berlanjut dapat berarti bahwa potensi epidemi dapat berubah menjadi lebih buruk di India jika tidak ditangani secara memadai. Dengan hanya 8,5 tempat tidur rumah sakit per 10.000 orang dan 8 dokter per 10.000, laporannya menyatakan bahwa sektor layanan kesehatan negara itu sama sekali tidak siap menghadapi krisis semacam itu.

“Selain itu, ketidakefisienan, adanya disfungsi, dan sistem distribusi layanan kesehatan di sektor publik tampaknya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus meningkat,” catat Fitch Solutions.

Lebih lanjut, perpanjangan lockdown India sebagai tanggapan terhadap lonjakan kasus mencerminkan ketergantungannya pada langkah-langkah tersebut untuk menahan pandemi di tengah distribusi dan infrastruktur layanan kesehatan yang buruk, menurut GlobalData. “Lockdown mungkin bukan solusi yang langgeng untuk menahan penyebaran virus, karena akan menyebar lagi setelah lockdown dicabut. Sementara lockdown membantu pemerintah untuk mempersiapkan langkah-langkah yang memadai, perpanjangan lockdown dikatakan menyebabkan kerugian ekonomi $234,4 miliar dan mengakibatkan PDB stagnan untuk FY2020,” kata perusahaan analisis data tersebut.

Pharma Analyst GlobalData, Bhavani Nelavelly, mencatat bahwa pandemi menunjukkan perlunya bootstrap sistem layanan kesehatan di India, karena negara tersebut tidak dapat meningkatkan anggaran untuk layanan kesehatan lebih dari 3,8% dari PDB, dibandingkan dengan rata-rata negara APAC sebesar 6,64%. Hal ini terjadi meskipun negara berada di jajaran teratas dalam hal pengeluarannya sendiri dengan 62,40%.

Lebih lanjut, meskipun India memperluas fasilitas pengujian, negara ini masih berada di posisi terbawah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia sehubungan dengan pengujian yang dilakukan, karena rasio pengujian adalah 760 subjek per juta. India sejauh ini telah menguji 1.107.233 sampel pada 4 Mei, dengan kasus pertama dilaporkan pada 30 Januari. Jumlahnya diperkirakan akan meningkat jika sampel pengujian meningkat, dan kecuali ada pengujian ekstensif, dimana tingkat masalah yang sebenarnya tidak dapat dipahami.

“Sesuai jumlah kasus yang dikonfirmasi saat ini, India bukan salah satu negara yang paling parah terkena dampaknya. Namun, pengujian sampel yang rendah, dana yang terlalu sedikit, dan sistem kesehatan masyarakat yang tidak merata menimbulkan tantangan khusus bagi strategi membendung penyakit di negara itu,” kata Nelavelly.

Dia mencatat bahwa bahkan ketika India telah meningkatkan dana untuk memerangi COVID-19 dengan memberikan $1,97 miliar, itu masih belum cukup. “Negara ini membutuhkan sistem dan infrastruktur layanan kesehatan yang kuat untuk memerangi wabah seperti ini, yang hanya dapat dilakukan dengan memperkuat kemampuan sistem layanan kesehatan untuk memberikan perawatan yang komprehensif melalui peningkatan pengeluaran kesehatan oleh pemerintah,” tambahnya.

Rumah sakit yang kesulitan

Ketika sektor layanan kesehatan menghadapi kepadatan yang berlebihan akibat meningkatnya kasus COVID-19, rumah sakit swasta mengalami penurunan jumlah karena orang-orang pada umumnya enggan mengunjungi rumah sakit karena takut terinfeksi dari pasien lain, menurut laporan CARE Ratings.

“Operasi elektif sebagian besar merupakan hasil dari OPD [outpatient department] atau departemen rawat jalan dan dengan pasien OPD yang dapat diabaikan, operasi elektif pasti akan menurun. Segmen penting lainnya dari sisi pendapatan adalah tidak adanya pasien internasional untuk melakukan wisata medis di rumah sakit karena adanya lockdown nasional,” kata Senior Manager CARE Ratings, Nitesh Ranjan.

Okupansi rawat inap juga terasa mengkhawatirkan, karena Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) mengeluarkan imbauan pada 22 Maret, untuk menunda operasi elektif dan non-esensial. Hal ini juga berusaha untuk mencegah pasien untuk berkunjung dalam kunjungan rutin ke OPD, atau memanfaatkan layanan OPD di fasilitas perawatan primer atau sekunder daripada memadati pusat perawatan tersier. Setelah itu, segmen rawat inap serta rumah sakit mengalami penurunan okupansi yang signifikan.

CARE Ratings memperkirakan telah terjadi penurunan tingkat hunian di kisaran 40-50%, dan tingkat hunian rata-rata untuk banyak rumah sakit korporat telah turun ke kisaran 30-40%. Rumah sakit diharapkan beroperasi pada kisaran tingkat hunian 30-40% untuk paruh pertama FY2021.

“Meskipun demikian, kita dapat menyaksikan kenaikan tingkat hunian pada H2FY21, setelah lockdown dicabut dan kasus COVID-19 mereda. CARE Ratings percaya sebagai kasus dasar tingkat hunian rata-rata untuk portofolionya akan menjadi sekitar 46,25% selama FY21 sementara tingkat pesimis dan optimisnya masing-masing sekitar 40% dan 51% untuk FY21,” kata Ranjan.

Membuat layanan kesehatan lebih mudah diakses

Bahkan sebelum pandemi, pemerintah telah berupaya mengatasi keterjangkauan sistem layanan kesehatannya dengan memperluas cakupan ke 500 juta penerima manfaat melalui skema perlindungan kesehatan nasional Ayushman Bharat pada tahun 2018, tetapi peningkatan akses menghadapi hambatan besar baik di level infrastruktur maupun dari level dokter, menurut sebuah laporan oleh Bain.

“Kemungkinan, banyak dari program ini di seluruh dunia, akan ada sedikit pembelajaran saat kami berjalan, karena kami sekarang menyediakan akses ke banyak orang yang secara historis tidak memiliki akses ke layanan. Pemerintah melangkah untuk memainkan peran penting dalam menyediakan jaring pengaman kesehatan bagi populasi massal,” kata Vikram Kapur dari Bain Capital dalam sebuah wawancara.

Selanjutnya, tindakan regulasi pemerintah yang kuat untuk mengendalikan harga juga memicu kekhawatiran tentang masalah kualitas dan biaya/kelangsungan hidup di antara para dokter.

Dengan ini, Bain merekomendasikan penyedia layanan kesehatan di negara ini untuk berinvestasi dalam layanan primer yang kuat. Hal ini akan melibatkan pemerintah memenuhi bagian kedua dari janjinya di bawah Ayushman Bharat.

“Pasar seperti India, di mana tampaknya sektor swasta memainkan peran yang sangat aktif, penyedia sektor swasta mulai berpikir tentang layanan kesehatan modern yang lebih cepat, lebih terjangkau, dengan memikirkan persiapan untuk volume yang sangat besar,” kata Kapur.